AHY mengatakan, pembangunan Bali memerlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta BUMN.

Karena itu, hasil rapat koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana.

"Kami akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi," kata AHY, dalam keterangan yang diterima, Selasa (21/7/2026).

Menurut AHY, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam satu ekosistem pembangunan yang berkelanjutan di Bali.

Sejumlah kementerian telah mendapat penugasan sesuai bidangnya masing-masing. Di sektor transportasi, pemerintah mendorong pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar (Sarbagita).

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan serta mengembangkan sistem transportasi pengumpan (feeder) untuk mengintegrasikan layanan transportasi yang ada.

Pemerintah juga mendorong pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan, Denpasar.

Di bidang lingkungan, sejumlah kementerian mendapat tugas untuk memperkuat pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, integrasi perencanaan pembangunan, serta penyusunan master plan pariwisata Bali.

AHY juga menyebutkan peran BUMN akan dioptimalkan untuk memperkuat konektivitas udara dan laut, sekaligus mengintegrasikan ekosistem pariwisata dan aviasi di Pulau Dewata.

Sementara itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber, serta mengendalikan alih fungsi lahan.

AHY menyebut, pemerintah pusat mendukung kebutuhan pembangunan di Bali tanpa mengabaikan karakteristik dan kearifan lokal yang dimiliki daerah tersebut.

"Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat," ujar AHY.

Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur Bali I Wayan Koster memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi Bali di tengah tingginya aktivitas pariwisata. Meliputi kemacetan, persoalan sampah dan keterbatasan infrastruktur.

Koster menilai peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali.

"Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali," kata Koster.

(Editor: Berita)