BLITAR, KOMPAS.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menyebut urbanisasi dan perubahan preferensi orangtua dalam memilih sekolah menjadi faktor utama banyak sekolah dasar negeri (SDN) di daerah tersebut kekurangan siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Agus Santosa mengatakan, banyak keluarga usia produktif meninggalkan desa-desa pinggiran dan membawa anak-anak mereka ke wilayah lain sehingga jumlah calon peserta didik terus berkurang.
"SDN yang tidak dapat siswa baru atau hanya dapat satu atau dua berada tidak jauh dari rumah warga. Tapi ternyata sebagian besar keluarga di sana hanya tersisa warga dewasa atau usia lanjut. Keluarga usia produktif sudah pindah bersama anak-anak mereka," kata Agus kepada Kompas.com, Senin (20/7/2026).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, terdapat tiga SDN yang tidak memperoleh siswa baru, 10 SDN hanya menerima satu siswa baru, dan 10 SDN lainnya masing-masing menerima dua siswa baru.
Secara keseluruhan, dari 632 SDN yang ada di Kabupaten Blitar, sebanyak 247 sekolah hanya memperoleh kurang dari 10 siswa baru.
Selain urbanisasi, Agus menilai perubahan pilihan orangtua terhadap pendidikan anak juga memengaruhi jumlah peserta didik di SD negeri.
Menurut dia, semakin banyak orangtua memilih madrasah maupun sekolah yang terintegrasi dengan pondok pesantren karena mempertimbangkan pendidikan agama.
"Dari teman-teman di Kantor Kemenag yang menaungi lembaga pendidikan madrasah, kami mendapat informasi adanya lonjakan jumlah siswa baru di madrasah," ujarnya.
Ia menilai perkembangan teknologi informasi turut mendorong kekhawatiran sebagian orangtua terhadap pengaruh negatif lingkungan sehingga memilih lembaga pendidikan yang dinilai memberikan penguatan pendidikan agama.
Agus juga mengakui keterbatasan anggaran berdampak pada kondisi fisik banyak sekolah negeri.
Menurut dia, masih banyak bangunan SD negeri yang tampak kurang terawat karena keterbatasan pembiayaan dari APBD.
"Mungkin penampakan bangunan SDN yang kusam juga ikut membuat kepercayaan orangtua semakin berkurang," katanya.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah memperbaiki sarana dan prasarana sekolah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mempertimbangkan regrouping atau penggabungan SD negeri yang lokasinya berdekatan.
Namun, Agus menegaskan kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian yang matang agar tidak memunculkan persoalan baru.
"Jangan sampai setelah digabungkan ternyata masih menghadapi masalah yang sama atau bahkan memunculkan masalah baru," ujarnya.
(Editor: Teknologi)
