Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu Badan Gizi Nasional melakukan pembenahan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis . Pembenahan tersebut akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai rapat terbatas bersama Prabowo di Istana, Jakarta, Rabu . Arahan itu menjadi salah satu poin utama dalam rapat, mengingat program MBG bukan pekerjaan yang mudah karena menyasar jutaan penerima manfaat.
"Dan yang poin paling penting sebenarnya pada rapat tadi adalah Pak Presiden menugaskan seluruh menteri terkait untuk membantu pimpinan BGN dalam melakukan pembenahan. Itu perintah beliau langsung. Jadi silakan ada Kemenkeu, ada BPKP, ada mana lagi tadi semualah dikoordinir oleh Menko Pangan," kata Agustina.
"Buat kami sebagai pimpinan BGN tuh yang paling seneng tuh apa, perintah beliau kepada seluruh kementerian bantu pimpinan BGN untuk membenahi ini karena kami tahu ini tidak mudah karena melibatkan jutaan penerima manfaat," lanjutnya.
Selain itu, Prabowo juga meminta agar pelaksanaan MBG di berbagai daerah dikaji secara cermat. Salah satunya terkait besaran biaya per porsi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar , khususnya di Indonesia timur.
"Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa 15 ribu? Silakan dikaji," kata Agustina.
Menurutnya, Prabowo tidak ingin pembenahan dilakukan secara tergesa-gesa. Prabowo meminta seluruh kebijakan diambil secara adil dan berdasarkan kajian yang matang.
"Jadi Pak Presiden tuh bener-bener ingin supaya pembenahannya pun tidak apa ya buru-buru gitu, bener-bener fair. Itu yang saya apa ya saya catat betul, karena buat kami ini kan satu hal yang baik," ucapnya.
Agustina juga meminta masyarakat, termasuk pihak-pihak yang tengah menunggu perkembangan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi , bersabar selama proses pembenahan berlangsung. Ia mengatakan BGN membutuhkan waktu untuk memperbaiki data penerima manfaat maupun data SPPG.
"Mohon kami memang diberi waktu karena Pak Presiden juga tadi bener-bener menekankan kami tahu tidak mudah mengambil sebuah keputusan yang akan baik untuk sekian juta orang," ujarnya.
Agustina menekankan seluruh jajaran harus memprioritaskan pekerjaan pembenahan. Karena itu, ia meminta pengertian apabila tidak semua pesan dari masyarakat dapat langsung direspons.
"Jadi tolong kami misalnya ada yang WA tidak dijawab dan sebagainya itu karena memang kalau kami jawab terus kapan kami kerja. Jadi Pak Presiden bener-bener tadi memberikan arahan 'oke data silakan diperbaiki, data penerima manfaat, data SPPG'," imbuhnya.
Simak juga Video 'Prabowo Sebut Banyak Penyusup di MBG, Minta Kepala Daerah Cek Semua Dapur':
[Gambas:Video 20detik]
(Editor: Pendidikan)
