TANIMBAR, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaan Proyek Abadi LNG Blok Masela dijalankan secara profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Bahlil menegaskan proyek strategis nasional tersebut bukan merupakan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga proses pelaksanaannya tidak boleh diwarnai kepentingan politik maupun praktik titip-menitip.
"Untuk pekerjaan yang ada di wilayah ini akan diprioritaskan untuk pengusaha lokal. Saya minta untuk Gubernur dan Bupati (setempat), ini bukan proyek APBD, jadi harus profesional, jangan taro tim sukses, KKN di sini, kerjakan dengan profesional agar maksimal," kata Bahlil saat groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).
Menurut Bahlil, keterlibatan pelaku usaha lokal merupakan salah satu tujuan utama pengembangan proyek tersebut agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar kawasan proyek.
Namun, Bahlil menekankan, keberpihakan kepada pengusaha daerah harus tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, kompetensi, dan tata kelola yang baik, bukan didasarkan pada kedekatan politik ataupun hubungan pribadi.
Pemerintah sebelumnya juga memastikan masyarakat lokal akan menjadi prioritas dalam penyerapan tenaga kerja di Proyek Abadi LNG Blok Masela.
Pada puncak fase konstruksi, proyek tersebut diperkirakan menyerap hingga 12.000 tenaga kerja, dengan sekitar 30 persen di antaranya ditargetkan berasal dari Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Selain membuka lapangan kerja, pemerintah berharap proyek bernilai investasi sekitar 20–22 miliar dollar AS atau setara Rp 300–330 triliun tersebut mampu mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal melalui keterlibatan dalam rantai pasok barang dan jasa selama masa konstruksi maupun operasional.
Proyek Abadi LNG Blok Masela merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Selain memperkuat ketahanan energi nasional, proyek ini diproyeksikan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri, pengembangan UMKM, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Pemerintah menargetkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut tidak hanya dirasakan oleh investor dan negara, tetapi juga oleh masyarakat di sekitar wilayah pengembangan melalui tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel.
(Editor: Pendidikan)
