Masuk - Daftar - Jadikan Beranda - Favorit - Peta Situs Waka MPR Sebut Peningkatan Literasi Nasional Tidak Boleh Berhenti!

Waka MPR Sebut Peningkatan Literasi Nasional Tidak Boleh Berhenti

Waktu: 2026-07-29 17:08:32 Sumber: Meadow Rocket Penulis: Teknologi Dibaca: 113x

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong solusi kolektif untuk mengatasi dampak keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional . Menurutnya, hal itu harus mendapatkan perhatian serius sebagai bagian upaya untuk meningkatkan literasi nasional.

"Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi," kata MPR RI Lestari Moerdijat, Senin .

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, Kamis , Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyebut dengan pagu anggaran 2026 senilai Rp 377, 9 miliar, program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca yang selama ini berjalan sukses terpaksa dihentikan total. Sebelumnya, pada 2025 Perpusnas mendapatkan alokasi anggaran Rp 721,6 miliar.

Menurut Lestari, program peningkatan literasi masyarakat harus konsisten dilakukan dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus diperkuat dengan aksi nyata," jelasnya.

Apalagi, dia menjelaskan berdasarkan data terbaru Perpusnas menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat nasional per Maret 2026 masih berada di angka 40,6 atau dalam kategori rendah.

Sejumlah langkah konkret harus segera dilakukan seperti antara lain, peningkatan peran daerah dalam ikut mendorong budaya baca dan literasi, serta penguatan kolaborasi multi-pihak yang melibatkan dunia usaha, pegiat literasi, dan komunitas.

"Salah satu problem utama literasi bukan semata ketiadaan minat baca, tetapi masih rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Butuh kreativitas bersama untuk menjangkau hingga pelosok, misalnya dengan memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat yang tersebar di daerah," jelasnya .

Selain itu, harus didorong kebijakan fiskal yang ramah buku antara lain dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai buku dan pajak kertas sebagai bahan baku buku.

"Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang," tutupnya.

(Editor: Pendidikan)

Konten Terkait
  • Mendagri Minta Pemda & Dekranasda Identifikasi Potensi Kerajinan Wilayah
  • Kunci Jawaban Latihan Pemahaman Modul 3 FPPN Topik 3, Kupas Tuntas Kode Etik Guru PPG 2025
  • Sejak Kapan Manusia Mulai Bertato?
  • Tanpa Messi, Timnas Argentina Pulang Usai Gagal Juarai Piala Dunia
  • Putusan MK Soal Izin Tambang Tak Boleh Penunjukan Langsung, Ketua PBNU: Bukan untuk Ormas
  • Pengunjung Nilai Konser Akbar Monas Jadi Sarana Kenalkan Budaya ke Anak
  • Secangkir Kopi, Meja Daur Ulang, dan Gaya Hidup yang Kian Berkelanjutan
  • Terjebak Konflik Antarwarga Saat Berkemah di Sekolah, Siswa SMPN 1 Adonara Timur Dievakuasi
Konten Rekomendasi
  • Resep Krengsengan Daging Sapi, Masakan Jawa yang Gurih dan Nikmat
  • Pertalite Langka di Sumut karena Konsumen Pertamax Beralih? Ini Analisis Pengamat
  • Sejak Kapan Manusia Mulai Bertato?
  • Pemerintah Sediakan KUR Rp 300 Triliun untuk UMKM, Sudah Tersalur Hampir 60 Persen
  • Detik-detik Anak Korban Kecelakaan Beruntun di Sibolangit Kenali Mobil Orangtua dari Video Medsos
  • Adik Keisya Levronka Ungkap Kondisi Pascainsiden Jatuh dari Lantai 6: Masih Terhambat Beraktivitas