Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum menyetujui rencana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri bagi siswa dari keluarga mampu.
Menurut dia, wacana tersebut perlu dikaji lebih dulu agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
"Itu kan kami harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP, nanti opininya beda lagi, disebut gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," kata Dedi seusai diskusi bertema Kedaulatan Kesehatan Indonesia yang digelar DPP PIKI di GBI Bethel Summarecon Bandung The Journey, Rabu (15/7/2026).
Diketahui, rencana pemberlakuan SPP muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang sedang dibahas DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi menegaskan, usulan tersebut bukan datang dari dirinya. Pihaknya meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil keputusan.
Menurut Dedi, yang lebih penting saat ini adalah memastikan sekolah bisa mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan baik.
Mengingat, dari hasil kunjungannya ke sejumlah sekolah, ada sekolah yang tetap memiliki fasilitas rapi meski hanya mengandalkan dana BOS. Salah satunya SMAN 1 Depok.
Dedi mengatakan, sekolah itu mampu menjaga kondisi sekolah tetap baik karena pengelolaan anggarannya dilakukan secara tepat.
"Dana BOS itu saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah nih. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Saya tanya ke kepala sekolah saya tanya, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?' 'Ya kami mengelola ini dengan baik'," ujar Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta ingin setiap sekolah lebih dulu memaksimalkan penggunaan dana BOS.
Namun, jika masih ada kekurangan, seperti toilet, ruang kelas, pendingin ruangan, sarana ibadah, atau pagar sekolah, pemerintah provinsi akan membantu memenuhinya.
"Tapi, operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu, tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik gitu loh. Nanti polemik lagi," tutur Dedi.
Sebelumnya diberitakan, Komisi V DPRD Jawa Barat mengusulkan reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk tingkat SMA dan SMK negeri di wilayah tersebut.
Usulan ini muncul setelah pihak legislatif menerima berbagai laporan terkait keterbatasan anggaran operasional sekolah yang dinilai berdampak pada kualitas layanan pendidikan.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan usulan tersebut didasarkan pada hasil kunjungan kerja ke sejumlah daerah serta masukan dari kantor cabang dinas (KCD) pendidikan dan satuan pendidikan.
"Berangkat dari yang pertama ketidakmampuan pemerintah untuk membiayai semua biaya operasional yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik SMA maupun SMK negeri, sesuai dengan unit cost yang dihitung oleh sekolah," ujar Untung, Rabu (15/7/2026).
(Editor: Berita)
